Hak Angket disetujui

Presiden SBY harus bersiap-siap menjawab berbagai pertanyaan anggota DPR terkait lolosnya hak angket kenaikan harga BBM. Pada saatnya SBY akan dimintai keterangan oleh DPR.

“Sebagaimana prosedur saja. Pada saatnya kita akan panggil presiden apakah nanti diwakilkan atau datang tersendiri. Tapi lebih baik hadir sendiri,” kata Ketua DPR Agung Laksono usai paripurna DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2008).

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, setelah usul hak angket disetujui, fraksi-fraksi akan menyerahkan nama yang akan duduk di pansus angket BBM. Diharapkan pansus dan pimpinannya segera terbentuk sehingga dapat langsung bekerja.

“Setelah ini ya nanti akan dibentuk pansus. Terserah nanti pimpinannya siapa. Kita harapkan secepatnya fraksi-fraksi menyerahkan nama agar dapat segera bekerja,” terang Agung.

Agung menambahkan, jika pansus angket DPR ini berjalan lancar, diharapkan dapat selesai sebelum pemlu 2009. “Kita harapka selesai sebelum pemilu. Jadi prisipnya as soon as possible,” pungkasnya.

Apakah angket ini akan berakibat presiden di-impeach jika terbukti kebijakannya melanggar UUD dan menyengsarakan rakyat?

“Sekarang meng-impeach itu nggak mudah, banyak syaratnya. Lagian kalau terkait kebijakan tidak bisa. Impeach itu kalau presiden melanggar UUD 45 atau melakukan korupsi,” pungkas Agung.